Bandung - Para seniman angklung menuntut pemerintah agar tidak hanya menggunakan angklung untuk sekedar kepentingan politik semata. Namun jadikan angklung sebagai aset budaya milik Indonesia.

Demikian dikatakan oleh Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Terdaftar Rizky A Adiwilaga saat jumpa pers Pagelaran Konser untuk Memperingati 100 Tahun Daeng Soetigna (Padaeng) di Kampus Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari-ABA, Jalan Cihampelas, Minggu (14/12/2008).

"Posisi angklung saat ini tak lebih dari komoditas politik semata. Kalau ada perlu diangkat, kalau tidak ada perlu ditelantarkan," ungkap Rizky.

Tak hanya itu, Rizky pun memaparkan jika saat ini pemerintah kurang memperjuangkan pencarian bukti-bukti otentik yang menyatakan angklung milik Indonesia.

"Negara sulit mengklaim jika angklung milik Indonesia. Karena ketiadaan bukti-bukti otentik yang bisa menjelaskan bahwa angklung milik kita. Negara dalam hal ini baru menjabarkan secara global kepada dunia Internasional, mengenai angklung tanpa memberikan bukti yang menguatkan klaim tersebut," pungkas Rizky.

Rencananya, Angklung Web Institute (AWI) dan Masyarakat Musik Anglung (MMA) akan menggelar konser angklung untuk memperingati 100 tahun 'bapak angklung' almarhum Daeng Soetigna (Padaeng) pada tanggal 20 Desember mendatang di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika.

Bukan saja konser angklung namun acara-acara yang lain seperti bedah buku biografi Padaeng yang berjudul 'Membela Kehormatan Angklung', serta diskusi panel yang akan membedah sosok Padaeng, isu pendidikan anglung, hak paten dan industri hiburan angklung.

Daeng Soetigna merupakan pengubah angklung dari angklung yang bernada pentatonis menjadi diatonis kromatis. Pada tahun 1930 angklung terancam punah dan tidak dikenal. Tahun1938 Padaeng kembangkan anglung menjadi seperti sekarang. Tak hanya itu, Padaeng juga membina mengajarkan angklung diatonis kromatis kepada murid-muridnya dan salah satunya adalah Udjo, pendiri Saung Angklung Udjo

(ahy/afz)